Hukum tata negara
(Dialihkan dari Hukum konstitusi)
Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Tidak semua negara bangsa memiliki konstitusi, walaupun semua negara semacam itu memiliki jus commune, atau hukum tanah air yang berisi sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi hukum adat, konvensi, hukum statuta, hukum hakim, atau peraturan dan norma internasional.
Asas hukum adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum masyarakat.[1]
Lihat pula sunting
Referensi sunting
- ^ Sintara, Dani (2020/September). [www.opac.uma.ac.id Pengantar Hukum Tata Negara] Periksa nilai
|url=
(bantuan). Medan: Enam Media. hlm. 29. ISBN 9786239269999.
🔥 Top keywords: Halaman UtamaEbrahim RaisiIstimewa:PencarianSkandal Burning SunAli KhameneiJepangIranYandexKleopatraDuckDuckGoSunjaya Purwadi SastraMohammad MokhberDaftar Presiden IranElon MuskKebangkitan Nasional IndonesiaArne SlotSeungriJung Joon-youngAdi Vivid Agustiadi BachtiarBerkas:Youtube logo.pngFacebookIndonesiaLiga Utama InggrisPancasilaRuhollah KhomeiniBaratAurélie MoeremansDaftar Bupati CirebonMiss Mega Bintang Indonesia 2024Pemimpin Agung IranFC BarcelonaMalaysia Airlines Penerbangan 370StarlinkHassan RouhaniBoedi OetomoGoogle TerjemahanManchester City F.C.SyiahGoo Ha-ra