Referendum monarki Sikkim 1975

Pada tahun 1950, Sikkim menjadi protektorat India,^[1] tetapi secara resmi tetap mempertahankan kemerdekaannya.^[2] Pemilu yang diadakan tahun 1974 kemudian mengantarkan partai pro-India Kongres Nasional Sikkim ke tampuk kekuasaan.^[1] Pemerintahan baru ingin memperkuat kebebasan sipil dan politik, tetapi ditentang oleh Chogyal Palden Thondup Namgyal.^[3] Pada tanggal 4 Juli 1974, Parlemen Sikkim menetapkan konstitusi baru yang menyatakan Sikkim sebagai negara bagian India dan Chogyal dipaksa menandatanganinya di bawah tekanan India.^[1]

Pada tanggal 8 September 1974, Chogyal meminta diadakannya referendum yang bebas dan adil.^[4] Meskipun Kongres Nasional Sikkim pada 5 Maret 1975 kembali mengulang seruan untuk bergabung dengan India, Chogyal kembali meminta pengadaan referendum.^[1] Pada tanggal 9 April, pasukan India memasuki Sikkim, melucuti penjaga istana dan menjadikan raja tahanan rumah. Menurut Sunanda K. Datta-Ray, pasukan India membunuh para penjaga dan mengepung istana.^[5] Pada 10 April 1975, dengan dukungan dari Perdana Menteri India Indira Gandhi, Parlemen Sikkim secara bulat memutuskan untuk membubarkan monarki dan bergabung dengan India. Referendum terkait dengan isu ini akan diadakan pada 14 April.^[6]

Hasil jajak pendapat ini dipertanyakan oleh Sunanda K. Datta-Ray. Menurutnya, "butuh waktu paling tidak dua hari dengan menggunakan jip, moda transportasi tercepat, untuk menjangkau beberapa desa terpecil, dan tidak terdapat cukup waktu untuk melakukan persiapan, mengadakan pemungutan suara dan menghitung jumlah suara dari tanggal 11 hingga 15 April."^[5] Para pendukung chogyal juga mengklaim bahwa 70 hingga 80% pemilih adalah orang asing dari India.^[5]

Setelah hasil referendum telah diumumkan, Kazi mengirim hasilnya ke Indira Gandhi dan memintanya untuk "menanggapi segera dan menerima keputusan". Indira Gandhi menanggapi dengan menyatakan bahwa pemerintah India akan memberlakukan amendemen konstitusi yang akan menjadikan Sikkim bagian dari India secara konstitusional.^[7] Parlemen India pada akhirnya menyetujui penggabungan ini pada 26 April 1975.^[8] Pada 15 Mei 1975, Presiden India Fakhruddin Ali Ahmed secara resmi meratifikasi amendemen konstitusi yang menjadikan Sikkim negara bagian ke-22 India dan membubarkan jabatan Chogyal.^[9]

Tiongkok dan Pakistan menganggap referendum ini sebagai lelucon dan samaran untuk mencaplok wilayah Sikkim, tetapi Indira Gandhi menanggapi dengan menyebutkan pengambilalihan wilayah Tibet oleh Tiongkok dan permasalahan Azad Kashmir. Chogyal sendiri menyatakan bahwa referendum ini "ilegal dan tidak konstitusional".^[10][11]

Pemerintah Amerika Serikat merasa bahwa bergabungnya Sikkim dengan India tidak dapat dihindarkan lagi akibat lokasinya di rute dagang yang penting. Uni Soviet menanggapi secara positif, walaupun tidak mengeluarkan pernyataan.^[12] Pada tahun 1978, penerus Gandhi Perdana Menteri Morarji Desai mengungkapkan penyesalannya dan mengkritik aneksasi Sikkim, tetapi pernyataan ini memicu demonstrasi.^[13]