Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Pada tahun 2000, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk BHMN (Badan Hukum Milik Negara). Empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.

Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi eks BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum.^[2]

Sampai dengan tahun 2016, terdapat 11 perguruan tinggi negeri badan hukum. Pemerintah menetapkan persyaratan sangat ketat bagi setiap perguruan tinggi negeri untuk mencapai status badan hukum, diantaranya: masuk 9 (sembilan) peringkat nasional dalam publikasi internasional dan paten, telah terakreditasi institusi "A" oleh BAN PT, opini keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut, serta prestasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat internasional. Berdasarkan Pasal 2 Permendikbud 4/2020 Tentang Perubahan Atas Permendikbud 88/2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, 3 diantaranya, yaitu:

Untuk mengetahui kelayakan PTN menjadi PTN badan hukum, PTN harus menyusun dokumen, sebagai berikut:

1. Evaluasi Diri PTN;
2. Rencana Pengembangan Jangka Panjang PTN badan hukum;
3. Rancangan Statuta PTN badan hukum;
4. Rencana Peralihan PTN badan hukum.

Penetapan PTN-BH dilakukan dengan peraturan pemerintah, sedangkan penetapan PTN-BLU (Badan Layanan Umum) dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan atas usul Menteri Ristek dan Dikti.^[3]

PTN BH memiliki otonomi luas dalam hal akademik. Salah satunya, PTN juga dapat membuka dan menutup program studi di perguruan tingginya, sedangkan PTN-BLU/PTN Satker tidak bisa.

PTN Badan Hukum menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan menteri. Dalam penetapan tarif, PTN Badan Hukum wajib berkonsultasi dengan menteri. Tarif biaya pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa.

Pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Dari segi aset, aset yang diperoleh dari usaha PTN BH menjadi aset PTN BH yang merupakan aset negara yang dipisahkan, sementara aset berupa tanah yang berada dalam penguasaan PTN BH yang diperoleh dari APBN merupakan barang milik negara.

PTN-BH merujuk pada pasal 25 butir 4 PP no. 4 tahun 2014, PTN BH berwenang menetapkan, mengangkat, membina dan memberhentikan tenaga tetap Non-PNS.

Pada awalnya, PTN yang ditetapkan sebagai PT BHMN berjumlah 4 pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2003, Universitas Sumatera Utara ditetapkan sebagai PT BHMN. Jumlahnya bertambah pada tahun 2004 yaitu dengan bergabungnya Universitas Pendidikan Indonesia. Sampai dengan tahun 2006, perguruan tinggi negeri yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi badan hukum milik negara berjumlah 7:

• Universitas Indonesia, Depok, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000
• Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000
• Institut Pertanian Bogor, Bogor, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000
• Institut Teknologi Bandung, Bandung, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000
• Universitas Sumatera Utara, Medan, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2003
• Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004
• Universitas Airlangga, Surabaya, ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006

Pembatalan UU Badan Hukum Pendidikan sebagai landasan hukum BHP berdampak kepada seluruh perguruan tinggi BHMN dikembalikan statusnya menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adanya masa transisi status PT Eks-BHMN harus sudah selesai hingga tahun 2013. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden untuk menyelesaikan masa transisi beberapa Perguruan tinggi Eks-BHMN diantaranya:

• Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2012^[4]
• Institut Teknologi Bandung, Bandung, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2012^[5]

Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi menjadi pijakan dasar bagi Perguruan Tinggi Negeri Eks-BHMN untuk beralih status menjadi PTN Badan Hukum. Setahun setelah UU disahkan, permasalahan status PTN Eks-BHMN menjadi selesai dengan dikeluarkannya PP sebagai berikut:

#	Logo	Nama	Singkatan	Dasar Hukum Penetapan	Tanggal Penetapan	Lokasi	Referensi
1		Institut Teknologi Bandung	ITB	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013	14 Oktober 2013	Jawa Barat
2		Institut Pertanian Bogor	IPB	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013	14 Oktober 2013	Jawa Barat
3		Universitas Gadjah Mada	UGM	Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013	14 Oktober 2013	Daerah Istimewa Yogyakarta
4		Universitas Indonesia	UI	Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013	14 Oktober 2013	DKI Jakarta[b]
5		Universitas Pendidikan Indonesia	UPI	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014	28 Februari 2014	Jawa Barat
6		Universitas Sumatera Utara	USU	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014	28 Februari 2014	Sumatera Utara
7		Universitas Airlangga	UNAIR	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014	14 Mei 2014	Jawa Timur
8		Universitas Padjadjaran	UNPAD	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015	22 Juli 2015	Jawa Barat
9		Universitas Diponegoro	UNDIP	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015	22 Juli 2015	Jawa Tengah
10		Universitas Hasanuddin	UNHAS	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015	22 Juli 2015	Sulawesi Selatan
11		Institut Teknologi Sepuluh Nopember	ITS	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015	22 Juli 2015	Jawa Timur
12		Universitas Islam Internasional Indonesia[c]	UIII	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019	19 Maret 2019	Jawa Barat	[6]
13		Universitas Sebelas Maret	UNS	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020	6 Oktober 2020	Jawa Tengah	[7]
14		Universitas Andalas	UNAND	Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021	31 Agustus 2021	Sumatera Barat	[8]
15		Universitas Brawijaya	UB	Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021	18 Oktober 2021	Jawa Timur	[9]
16		Universitas Negeri Padang	UNP	Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021	25 November 2021	Sumatera Barat	[10]
17		Universitas Negeri Malang	UM	Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021	25 November 2021	Jawa Timur	[11]
18		Universitas Negeri Yogyakarta	UNY	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022	20 Oktober 2022	Daerah Istimewa Yogyakarta
19		Universitas Negeri Semarang	UNNES	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022	20 Oktober 2022	Jawa Tengah
20		Universitas Negeri Surabaya	UNESA	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022	20 Oktober 2022	Jawa Timur
21		Universitas Syiah Kuala	USK	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022	20 Oktober 2022	Aceh
22		Universitas Terbuka	UT	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022	20 Oktober 2022	Banten

• Perguruan tinggi negeri
• Badan hukum pendidikan
• Daftar perguruan tinggi negeri di Indonesia