Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

ASEAN didirikan oleh lima negara melalui 5 menteri luar negerinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Berikut adalah daftar menteri luar negeri pendiri ASEAN:

Negara	Nama
Indonesia	Adam Malik
Malaysia	Tun Abdul Razak
Singapura	S. Rajaratnam
Thailand	Thanat Khoman
Filipina	Narsisco Ramos

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
• Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional
• Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
• Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
• Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

Brunei Darussalam menjadi anggota pertama ASEAN di luar lima negara memprakarsai. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 (tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekaannya). Sebelas tahun kemudian, ASEAN kembali menerima anggota baru, yaitu Vietnam yang menjadi anggota yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Dua tahun kemudian, Laos dan Myanmar menyusul masuk menjadi anggota ASEAN, yaitu pada tanggal 23 Juli 1997. Walaupun Kamboja berencana untuk bergabung menjadi anggota ASEAN bersama dengan Myanmar dan Laos, rencana tersebut terpaksa ditunda karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja. Meskipun begitu, satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN yaitu pada tanggal 30 April 1999. Setelah kesemua negara di Asia Tenggara bergabung dalam wadah ASEAN, sebuah negara kecil di tenggara Indonesia yang tidak lain dan tidak bukan juga pecahan dari Indonesia yaitu Timor Leste memutuskan untuk ikut bergabung menjadi anggota Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara, meskipun keanggotaannya belum dipenuhi.

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

• Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara
• Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan, subversif atau koersi pihak luar
• Tidak mencampuri urusan dalam negeri sesama negara anggota
• Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai
• Menolak penggunaan kekuatan yang mematikan
• Kerja sama efektif antara anggota

Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi:

• Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;
• Berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional;
• Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional;
• Ketergantungan pada penyelesaian damai sengketa;
• Tidak campur tangan dalam urusan internal negara anggota ASEAN;
• Menghormati hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan;
• Konsultasi ditingkatkan mengenai hal-hal serius memengaruhi kepentingan bersama ASEAN;
• Kepatuhan terhadap aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional;
• Menghormati kebebasan dasar, promosi dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial;
• Menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh negara anggota ASEAN;
• Tidak turut serta dalam kebijakan atau kegiatan, termasuk penggunaan wilayahnya, dan dikejar oleh Negara Anggota ASEAN atau non-ASEAN Negara atau aktor nonnegara, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau kestabilan politik dan ekonomi ASEAN Negara-negara Anggota;
• Menghormati perbedaan budaya, bahasa dan agama dari masyarakat ASEAN, sementara menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman;
• Sentralitas ASEAN dalam hubungan politik, ekonomi, sosial dan budaya eksternal sambil tetap aktif terlibat, berwawasan ke luar, inklusif dan tidak diskriminatif, dan
• Kepatuhan terhadap aturan-aturan perdagangan multilateral dan aturan berbasis ASEAN rezim bagi pelaksanaan efektif dari komitmen ekonomi dan pengurangan progresif terhadap penghapusan semua hambatan untuk integrasi ekonomi regional, dalam dorongan ekonomi pasar.

ASEAN beranggotakan semua negara yang wilayahnya berada di regional Asia Tenggara. Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN beserta tahun masuknya ke organisasi ASEAN:

Negara	Tahun masuk
Thailand	8 Agustus 1967 (negara pendiri)
Indonesia
Malaysia
Singapura
Filipina
Brunei	7 Januari 1984
Vietnam	28 Juli 1995
Laos	23 Juli 1997 (Laos dan Myanmar bergabung pada waktu yang sama)
Myanmar
Kamboja	30 April 1999
Timor Leste[12]	11 November 2022 (Pengamat)

Ada dua negara yang mencari status keanggotaan di ASEAN, dan negara ini sekarang berstatus sebagai pengamat di organisasi ini:

Negara	Pengamat sejak
Papua Nugini	1976

Timor Leste (menjadi pengamat sejak 2002) dan menjadi anggota ASEAN.

Mengingat kepentingan geografis, ekonomis dan politik yang strategis, sejak beberapa tahun belakangan, ASEAN telah mencoba menjajaki perluasan anggota kepada negara-negara tetangga di sekitar ASEAN. Berikut ini adalah daftar negara-negara yang dijajaki untuk perluasan keanggotaan ASEAN:

Negara
Bangladesh
Palau
Republik Tiongkok (Taiwan)

Daftar ini hanya berlaku untuk paspor biasa ASEAN.^[20]

Tujuan	Kewarganegaraan
Brunei	—	14 hari	14 hari	14 hari	30 hari	14 hari	14 hari	30 hari	14 hari	14 hari
Kamboja	14 hari	—	30 hari	30 hari	30 hari	14 hari	21 hari	30 hari	14 hari	30 hari
Indonesia	30 hari	30 hari	—	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari
Laos	14 hari	30 hari	30 hari	—	30 hari	14 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari
Malaysia	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	—	visa elektronik	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari
Myanmar	14 hari	14 hari	14 hari	14 hari	visa elektronik	—	14 hari	30 hari	14 hari	14 hari
Filipina	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	—	30 hari	30 hari	30 hari
Singapura	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	—	30 hari	30 hari
Thailand	30 hari	14 hari	30 hari	30 hari	30 hari	14 hari	30 hari	30 hari	—	30 hari
Vietnam	14 hari	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari	14 hari	21 hari	30 hari	30 hari	—

ASEAN+3 sudah melakukan beberapa pertemuan di antaranya kerja sama keamanan energi. ASEAN+3 muncul sebagai akibat semakin meningkatnya kebutuhan energi baik di tingkat regional maupun tingkat dunia. Pertemuan pertama berlangsung pada tanggal 9 Juni 2004 di Manila, Filipina dan mengesahkan program kegiatan Energy Security Forum, Natural Gas Forum, Oil Market Forum, Oil Stockpliling Forum dan Renewable Energy Forum dan masih banyak lagi pertemuan yang dilakukan ASEAN+3.^[21]

Peran Jepang sangat diharapkan dalam mengambil peran ekonomi yang lebih tegas. Di sisi lain, Jepang sendiri terlihat pasif dalam peran kekuatan politik dan militer karena masih ada saingan yang kuat, yaitu RRT. Jepang masih menganggap bahwa kedaulatan suatu negara sebagai faktor yang paling penting.

Kepentingan Jepang di kawasan seperti yang kita lihat sekarang, yaitu kestabilan kawasan di Asia Tenggara dan keamanan maritim/the sea lines of communication. Para elite pemerintah Jepang tampaknya bersikap waspada dan proaktif terhadap setiap perkembangan pada tataran regional terutama bangkitnya RRT sebagai raksasa ekonomi dunia.

Jepang merasa harus memberikan perhatian yang lebih besar pada kestabilan regional. Lagi pula, Jepang sendiri secara psikologis tentunya masih merasa sebagai bangsa yang besar di Asia Pasifik. Dalam mengimplementasikan peranan politik di kawasan ASEAN akan timbul perbedaan pandangan dengan Amerika Serikat. Instrumen yang paling efektif untuk menghadapi Amerika Serikat adalah ekonomi. Sikap lebih ramah bangsa Jepang sangat diperlukan untuk menghadapi Amerika Serikat. Jepang sendiri telah merencanakan peningkatan yang signifikan terhadap kekuatan militernya (secara langsung maupun tidak langsung). Hal ini akan berimbas pada negara-negara anggota ASEAN dalam bentuk peningkatan perlombaan senjata di kawasan.

Kontur dimensi multipolar yang kian kompleks mengharuskan tiap negara anggota ASEAN untuk adaptif terhadap dinamika geopolitik dan geostrategi kawasan. Seperti pada peningkatan kemampuan militer RRT yang oleh Amerika Serikat pun dipandang sebagai sebuah ancaman. International Role RRT telah terbuka lebar dengan diundangnya modal dan teknologi dari Barat dan Jepang.

RRT tampaknya akan terus mempertahankan kepentingan dan pengaruh strategis mereka di kawasan ASEAN, baik secara politik maupun militer. Ada keprihatinan mengenai tindakan RRT beberapa tahun yang lalu di Kepulauan Spratly. Pengembangan lembaga-lembaga keamanan yang lebih kuat di kawasan sangat diperlukan. Di bidang ekonomi dan industri, langkah RRT yang mendorong warganya bermigrasi dari daerah perdesaan ke kota-kota untuk menciptakan 270 juta pekerjaan dalam 10 tahun ke depan patut diapresiasi.

Kepentingan utama RRT terhadap negara-negara Asia terfokus pada pembangunan ekonomi yang cepat, dan bagi RRT, untuk diakui sebagai kekuatan Asia yang besar juga sangat penting. Dalam sebuah novel terbitan tahun 1997 yang menggambarkan terjadinya perang berskala global antara Amerika Serikat melawan RRT, diceritakan bahwa pemicunya adalah serangan RRT ke Laut Tiongkok Selatan dan invasi militer RRT ke Vietnam. Walaupun novel tersebut adalah fiksi belaka, namun tetap ada korelasinya dengan kondisi yang terjadi saat ini, dan ada kemiripan dengan apa yang diungkapkan oleh pakar politik AS Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization.^[22]

Begitu juga dengan Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak pada tahun 2009 mengatakan bahwa perdagangan ASEAN-Korsel telah tumbuh sebelas kali lipat dalam dua dekade terakhir menjadi senilai US$ 90,2 miliar. Angka tersebut bahkan diperkirakan akan meningkat menjadi US$ 150 miliar pada 2015 dan berencana untuk meningkatkan (kerja sama) lebih baik lagi serta melakukan pertukaran budaya dan sebagainya.

Negara yang terlibat dalam kerjasama ASEAN+6 ini terdiri dari gabungan kerjasama ASEAN+3 yang beranggotakan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang, ditambah India, Australia, dan Selandia Baru.

India menjadi mitra wicara penuh ASEAN pada KTT ke-5 ASEAN di Bangkok, Thailand tanggal 14-15 Desember 1995 setelah sebelumnya menjadi mitra wicara sektoral sejak 1992. Pada KTT ke-1 ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja tanggal 5 November 2002, para Pemimpin ASEAN dan India menegaskan komitmen untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan people to people contacts. Komitmen ASEAN dan India tersebut dikukuhkan melalui penandatanganan ASEAN-India Partnership for Peace, Progress and Shared Prosperity and Plan of Action pada KTT ke-3 ASEAN-India di Vientiane, Laos tanggal 30 November 2004.^[23]

Hubungan kerja sama Indonesia-India di bidang ekonomi dan perdagangan mulai timbul seiring dengan adanya upaya-upaya ke arah kerja sama antara ASEAN dan Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) untuk menuju kerja sama yang lebih luas di kawasan Asia. Secara lebih konkret lagi, hubungan dan kerja sama yang lebih dekat telah terwujud dalam hubungan kemitraan antara ASEAN dan India melalui format pertemuan tingkat tinggi ASEAN+1 (India), di mana pertemuan keduanya diadakan di Bali pada bulan Oktober 2003 lalu.^[24]

Beberapa negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara) berselisih tentang tapal batas masing-masing negara. Dan beberapa negara Perbara dengan negara disekitarnya saling membuat klaim teritorial atas Laut Tiongkok Selatan.^[25] Perselisihan tersebut dianggap sebagai titik konflik Asia yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kawasan Perbara.^[26][27]

Sedang berlangsung

• Indonesia, Tiongkok, Vietnam dan Taiwan atas daerah perairan di timur laut Kepulauan Natuna.
• Filipina, Tiongkok, dan Taiwan atas ladang gas Malampaya dan Camago di Laut Tiongkok Selatan.
• Filipina, Tiongkok, dan Taiwan atas ladang gas di Gosong Scarborough.
• Vietnam, Tiongkok, dan Taiwan atas perairan di sebelah barat Kepulauan Spratly. Kesemua atau beberapa dari pulau-pulau di daerah tersebut juga tengah diperebutkan Brunei, Malaysia, dan Filipina.
• Kepulauan Paracel dipersengketakan antara Tiongkok dan Vietnam.
• Malaysia, Kamboja, Thailand dan Vietnam atas ladang gas dan minyak di Teluk Thailand.
• Indonesia dan Malaysia atas wilayah kaya minyak di Ambalat, Kalimantan Utara.
• Kamboja dan Thailand atas Candi Preah Vihear.

Sudah selesai

• Singapura dan Malaysia di sepanjang Selat Johor dan Selat Singapura termasuk Pulau Batu Puteh.
• Indonesia dan Timor Leste atas sengketa kecil di Pulau Timor seperti sengketa atas sawah di Noelbesi Citrana, Bijaelsunan dan Delomil Memo.
• Indonesia dan Singapura di sepanjang Selat Singapura dan Kepulauan Riau (terutama Kota Batam).
• Indonesia dan Filipina atas Pulau Miangas.

Perbara telah mengeluarkan deklarasi tentang masalah ini, menyerukan semua negara untuk menangani masalah tersebut tanpa menggunakan kekerasan.^[25]

• Pesta Olahraga Asia Tenggara
• Pesta Olahraga Mahasiswa Perbara
• Pesta Olahraga Pelajar Perbara
• Pesta Olahraga Difabel Asia Tenggara
• Federasi Sepak Bola Perbara

• Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara
• ASEAN Smart Cities Network
• Stasiun MRT ASEAN
• Masyarakat Ekonomi Perbara
• Asia Tenggara
• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Association of Southeast Asian Nations.

Organisasi

• Sekretariat Perbara
• Forum Regional Perbara
• Profil Perbara oleh BBC Country

Konferensi Tingkat Tinggi Perbara

• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-24
• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-23
• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-14
• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-13
• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-12
• Konferensi Tingkat Tinggi Perbara ke-11, 12–14 Desember 2005 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Organisasi Perbara

• {Direktori resmi untuk organisasi Perbara
• Asosiasi Hukum Perbara
• Asosiasi Pelabuhan Perbara
• Dewan Bisnis Amerika Serikat-Perbara
• Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-Tiongkok

Situs web terkait Perbara

• Komunitas Ekonomi Perbara
• Perbara; Departemen Luar Negeri Amerika Serikat